Kenaikan UMP 2024 Di Kedua Daerah Tersebut Melanggar Aturan Apa Hukumannya?
Jakarta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menerima 25 salinan Keputusan Gubernur (SK) tentang kenaikan UMP pada tahun 2024. Namun, masih ada dua negara bagian yang menaikkan upah minimumnya dan melanggar peraturan pemerintah. (PP) 51 Ini tentang pengupahan tahun 2023. Namun Sekretaris Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Indah Angoro Putri belum mau merinci bentuk pelanggaran keputusan UMP 2024 yang dilakukan provinsi. Katanya: “Ada (dua provinsi) yang tidak patuh pada rumusan PP 51/2033. Saya belum bisa berkomentar dan khawatir ...